Salah satu hal yang paling ditunggu saat lebaran tiba, salah satunya yaitu Tunjangan Hari Raya (THR). Hal tersebut sangat ditunggu-tunggu karena bagaikan nafas segar bagi seluruh pegawai karena dapat diibaratkan, dalam satu bulan kita mendapatkan gaji dua kali. Namun ternyata pembagian THR ini telah ada sejak tahun 1951, pada saat kabinet Soekiman Wirdjosandjojo. Berikut merupakan ulasan sejarah adanya THR.

THR Awalnya Khusus Untuk PNS

Adanya THR diawali saat Indonesia masih menganut sistem parlementer. Dimana pada saat itu Soekiman yang dilantik menjadi Perdana Menteri merealisasikan program THR bagi para pamong praja (PNS). Awalnya bentuk THR merupakan pinjaman di muka yang nantinya para PNS harus mengembalikan lagi uangnya melalui pemotongan gaji.

Protes Kaum Buruh

Karena sesuai dengan peraturan pada tahun tersebut THR hanya dikhususkan oleh PNS, kaum buruh bergejolak. Mereka berpikir bahwa keadilan dalam bekerja haruslah di tegakkan baik negeri maupun swasta. Karena dari tahun ke tahun kaum buruh terus mendesak, akhirnya tahyn 1954 hadirlah surat edaran yang mengatur tentang THR untuk buruh. Buruh mendapatkan THR minimal Rp.50 dan maksimal Rp.300

Begitulah kiranya asal-usul singkat adanya THR. Untuk saat ini peraturan THR di atur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 tahun 2016. Dimana salah satu isinya menyatakan bahwa pemberian THR tak hanya berlaku untuk karyawan tetap tapi juga kontrak. Disebutkan pula pemberian THR selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing pekerja.